Apa Kabar Mimbar Akademik di Kampus UMP..????

Penjara Tak Kasat Mata di Kampus Biru UM Purwokerto

Kampus sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, berfungsi pula sebagai laboraturium akademik yang memiliki tanggungjawab memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pembelajaran, baik secara akademik maupun non akademik. Dalam bidang akademik kampus memiliki tanggungjawab memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran agar kondusif. Sedangkan dalam bidang non akademik kampus memilki tanggungjawab memfasilitasi dan mendanai kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi dan kegiatan non akademik lainnya. Adapun fasilitas-fasilitas tersebut meliputi, kelengkapan sarana prasarana serta pendanaan kelembagaan.

Pada dasarnya lembaga kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan non akademik, yang merupakan wadah pengembangan diri bagi mahasiswa. Organisasi Mahasiswa adalah salah satu bagian yang penting dalam dunia akademisi kampus, dikarenakan dengan organisasi mahasiswa mampu memahami banyak hal di luar kuliah baik itu dibidang olahraga, jurnalistik, himpunan mahasiswa yang kaitannya dengan jurusan masing-masing, kegiatan alam bebas dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut merupakan elemen yang penting dalam kampus yang mewadahi dan menampung minat bakat dan aspirasi mahasiswa.

Pada hakikatnya lembaga kemahasiswaan yang lebih familiar, dengan sebutan student goverment kampus, merupakan elemen-elemen penting di dalam kampus. Sebagai peranan tak kalah penting, dimana kemajuan kampus salah satunya dapat terlihat dari gerakan mahasiswanya, baik dalam mengawal isu-isu sosial masyarakat secara kampus, lokal, regional, wilayah maupun dalam skala nasional. Keberadaan lembaga/organisasi kampus, memiliki peranan sosiocontrol dalam kebijakan-kebijakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Hal tersebut membuktikan bahwasanya keberadaan lembaga/organisasi kemahasiswaan di dalam kampus, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya lembaga-lembaga tersebut sudah selayaknya mendapatkan hak sebagai bagian dari elemen kampus.

Tetapi pada faktanya, tidak semua kampus memberikan dan memberlakukan kebijakan tersebut. Hal yang nyata salah satunya terjadi di UMP. Keberadaan lembaga di dalam kampus UMP belum sepenuhnya terfasilitasi, dan seakan-akan tidak diakui oleh pihak kampus seperti yang sedang terjadi pada hari ini lembaga-lembaga/organisasi dari tingkat Universitas, tingkat Fakultas hingga tingkat Program studi, bahkan unit kegiatan mahasiswa, seolah-olah sedang dikebiri oleh birokrasi kampus. Hal tersebut tidak hanya menimpa lembaga semata. Melainkan mahasiswa UMP secara umum juga ikut menjadi korbannya. Hal tersebut sebagaimana setiap satu semester, mahasiswa diwajibkan membayarkan dana HER yang hingga saat ini mahasiswa sendiri, belum mengetahui alokasi penggunaannya. Apakah untuk keperluan mahasiswa umum itu sendiri atau untuk kepentingan lain. Hal tersebut  tidak pernah dijelaskan oleh pihak kampus. Bahkan adanya pungutan dana HER yang dibayarkan setiap semester juga tanpa rincian penggunaan.

Selain tidak adanya transparansi tentang penggunaan dana HER. Mahasiswa secara umum juga dirugikan dengan, layanan fasilitas kesehatan. Dimana dalam setiap satu semester registrasi yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa, telah mencakup salah satunya dana kesehatan. Tetapi pada kenyataanya, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh kampus, jauh dari kata layak. Dimnana obat-obatan yang diberikan kepada mahasiswa saat menggunakan fasilitas gratisnya bisa dikatakan jauh dari kata standar. Hal tersebut mengakibatkan banyak diantara mahasiswa memilih berobat di klinik UMP, sebagai pasien pada umumnya, dan sudah barang tentu harus membayar. Melihat kenyataan tersebut maka sangatlah jelas bahwa fasilitas kesehatan yang telah mahasiswa bayarkan menjadi mubadzir.

Tidak adanya transparansi penggunaan dana, oleh birokrasi kampus kepada mahasiswa, atas pungutan-pungutan yang mahasiswa bayarkan setiap semester,  secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian kepada setiap mahasiswa yang secara tidak sadar bahwasanya mereka telah dirugikan. Adapun kerugian tersebut dapat diasumsikan secara matematis. Jika setiap satu semester satu mahasiswa membayar dana kesehatan sebesar Rp 50.000 maka jika seluruh mahasiswa aktif UMP berjumlah sekitar 8000 orang maka akan diperoleh, angka Rp 400.000.000, yang jika di sinkronkan jumlah mahasiswa yang sakit dan berobat di klinik kampus tentunya lebih banyak yang tidak sakit, dan lebih banyak yang tidak berobat di klinik kampus yang gratis.

Jika dari dana kesehatan yang nominalnya kecil saja dapat diperoleh angka hingga Rp.400.000.000, lantas bagaimana dengan dana HER, yang nominalnya jauh lebih besar. Secara matematis jika kita hitung kasar saja, semisal satu anak membayar Rp. 350.000 tiap semester maka jika angka mahasiswa aktif setiap semesternya sama yaitu 8000 mahasiswa aktif, dapat dihitung Rp.350.000x8000 maka ketemu angka Rp.2.800.000.000. bagaimana kawan-kawan besar bukan? sekali lagi saya ingatkan itu hanya itung-itungan kasar. Terkait dengan masalah rugi dan tidak rugi kawan-kawan berhak untuk menyimpulkannya sendiri.

Selain kerugian yang ditanggung mahasiswa secara umum, kerugian juga amat sangat terasa terhadap mahasiswa yang aktif dilembaga. Kenyataan tersebut terlihat dari berbagai hal diantaranya, proses pencairan dana yang berbelit-belit, dan penangguhan proposal kegiatan yang berimbas pada tidak cairnya dana kelembagaan, yang berakibat pada mangkraknya kegiatan lembaga. Selain itu pihak birokrasi kampus juga banyak menginjak-injak hasil kesepakatan lembaga yang secara tegas dan terang menolak suara mahasiswa, hal tersebut dibuktikan dengan dimentahkannya hasil kesepakatan lembaga di KM UMP yang menyatakan diri dan bersepakat, bahwasanya penandatanganan proposal kegiatan lembaga tidak menyertakan tanda tangan presiden BEM UMP.

Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan lembaga yang seharusnya diakui oleh birokrasi. Sebagai bentuk pengakuan atas pemerintahan mahasiswa di kampus. Belum cukup dengan hal tersebut, justru birokrasi melakukan  intervensi melalui civitas akademik yang melibatkan jajaran akademisi dosen dan karyawan, yaitu berupa himbauan kepada mahasiswa agar mengakui secara paksa Presiden BEM UMP yang pada dasarnya belum sah secara aturan. Adapun bunyi himbauan tersebut adalah sbb “aslmkm...mhn mf bpk/ibu mengingatkan kmbli bhw setiap proposal mhs hrs dtnda tangani olh presiden BEM (yg sdh di SK kan olh rektor).. krna mncul sinyalemen bbrp lembaga mhs tidak mengakui keberadaan presiden BEM.. dan kami di BKA sdh menyampaikan pd mhs bhw tanpa tnda tangan Presiden BEM, dana tdk akan dikeluarkan.. Demikian, skali lg mhn kerjasamanya bpk/ibu utk mengawal SK rektor tsb... terimakasih”**

Himbauan oleh birokrasi kampus tersebut disebar luaskan oleh dosen kepada mahasiswa. Selain konten himbauan tersebut, Rancangan Anggaran Belanja (RAB) lembaga juga tidak pernah memilki nilai tawar di birokrasi. Hal ini dibuktikan pada setiap tahunnya lembaga kemahasiswaan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan penting tersebut. Kampus selalu mengambil keputusan sepihak, pada akhirnya pemlotingan dana kegiatan kemahasiswaan selalu jauh dari yang dianggarkan. Terbukti dengan tidak naiknya dana kemahasiswaan, yang berhenti pada angka Rp 295.000.000, sama seperti sebelumnya. Sementara lembaga kemahasiswaan sendiri telah bertambah. Selain itu birokrasi juga meminta agar dana kemahsiswaan yang tak mengalami kenaikan harus dipangkas untuk kegiatan Kongres Mahasiswa (KOSMA), dalam hal ini jelas akan berpengaruh pada jumlah dana yang diperoleh oleh lembaga.

Membaca konten dan isi sms tersebut, maka sangatlah jelas bahwa pada hari ini, kampus telah mengintervensi mahasiswa, dalam hal ini memilki pemerintahan sendiri. Dengan beredarnya sms himbauan serta kebiasaan kampus yang selalu mengambil kebijakan tanpa melibatkan mahasiswa maka jelas-jelas bahwa pada hari ini birokrasi kampus UMP, tak lagi menghargai dan menghormati kelembagaan mahasiswa sebagai pemerintahan kampus yang merupakan elemen penting kampus.

Selain itu adanya himbauan yang disebar luaskan melalui dosen, dan adanya kebijakan yang selalu diambil sepihak oleh kampus, merupakan hal yang cukup membuktikan, kebebasan mimbar akademik dan ruang berpendapat pada mahasiswa di Kampus UMP sedang dikebiri. Selain itu hak bersuara, berpendapat juga sedang dibungkam dan prinsip berdemokrasi sedang dikhianati oleh birokrasi kampus.

Menyikapi hal tersebut, kami mengundang dan mengajak seluruh elemen lembaga kampus (UKM, DEMA F, BEM F, HMPS)  pada khususnya, serta seluruh mahasiswa pada umumnya, untuk merapat dan berkumpul dalam satu barisan. Solidaritas untuk KM UMP. Dengan menyuarakan hak-hak mahasiswa. Dalam hal ini menuntut kepada kampus untuk Stop Intervensi Birokrasi, cabut SK Rektor tentang Presiden BEM, Kembalikan Hak-hak Mahasiswa, Stop Pengkerdilan Demokrasi, Transparansi Dana Kemahasiswaan, dan Naikan Dana Kemahasiswaan.(red)

Salam Satu, Salam Solid, KM UMP Satu, KM UMP Solid..!!!

Panjang Umur pergerakan, Panjang Umur Perjuangan..!!!

Hidup Mahasiswa, Hidup Mahasiswa, hidup mahasiswa...!!!

Hidup Rakyat..!!! Hidup Rakyat..!!! Hidup Rakyat Indonesia!!!

** : sms diperoleh dari sumber yang tidak dapat disebutkan namanya, ditulis sesuai dengan teks aslinya