BARIS WAKTU PERGERAKAN MAHASISWA

SEJARAH GERAKAN MAHASISWA INDONESIA

“ Hilangkan steriliteit dalam gerakan mahasiswa “- Judul Pidato Bung Karno di Konperensi Besar GMNI di Kaliurang Jogjakarta, 1959. Dinamika gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dalam setiap gerak sejarah Bangsa ini. Sejak Pra Kemerdekaan atau sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 di deklarasikan, kaum muda Indonesia utamanya mahasiswa sudah memperlihatkan peran penting mereka. Dinamika gerakan mahasiswa memang mewarnai kehidupan yang ada di Negara ini. Hitam-putih bangsa ini pun tak terlepas dari gerakan-gerakan mahasiswa.

Terlalu panjang jika harus mencatatkan perjalanan Gerakan mahasiswa Indonesia, maka dalam tulisan ini kami coba menuliskan secara ringkas namun tidak menanggalkan lekatan substansi sejarah yang ada. Dengan itu kami membagi dalam 7 era ( angkatan ) yang memang tidak bisa boleh dilupakan oleh seluruh Generasi bangsa Indonesia. 1. Angkatan ’08 ( Era Kolonial/Orde Lama ) Tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh mahasiswa-mahasiswa STOVIA.

Budi Utomo lahir dengan watak yang mulai berani melawan kekuasaan Kolonialisme pada waktu itu. Hari kelahiran Budi Utomo dikemudian hari diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Tak Cuma mahasiswa Indonesia yang berkuliah didalam negeri saja, bahkan Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada diluar negeri pun mulai terbuka fikirannya. Di Belanda, Mohammad Hatta dkk mendirikan organisasi Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging pada tahun 1922.Organisasi ini awalnya merupakan suatu wadah kelompok diskusi mahasiswa yang kemudian orientasi pergerakannya lebih jelas dalam hal politik. Indische Vereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia untuk mengakomodasi semua orang Hindia (Indonesia) tanpa diskriminasi. 2. Angkatan ’28 ( Era Persatuan Pemuda ) Soetomo pada tanggal 19 oktober 1924 mendirikan Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club). Tujuan utamanya adalah menyebarluaskan prinsip-prinsip persatuan dan solidaritas Indonesia. Indonesische Studiedub mempunyai misi untuk mendorong kaum terpelajar di kalangan orang-orang pribumi supaya memupuk kesadaran hidup bermasyarakat, pengetahuan politik, mendiskusikan masalah-masalah nasional dan sosial, serta bekerja sama untuk membangun Indonesia.

Terbentuknya Indonesische Studiedub ini merangsang dibentuknya kelompok-kelompok studi di tempat lain, seperti di Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Solo. Selain ISC, kelompok studi yang paling aktif adalah Algemene Studiclub di Bandung, oleh Soekarno dan kawan – kawannya dari Sekolah Tinggi Teknik (ITB) yang di bentuk pada tanggal 11 Juli 1925. Pembentukan kelompok-kelompok diskusi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap perkembangan pergerakan politik mahasiswa yang semakin tumpul pada masa itu. Kemudian pada tahun 1926, terbentuklah organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang merupakan organisasi yang berusaha untuk menghimpun seluruh mahasiswa di Indonesia dan lebih menyuarakan yang namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa. Hal tersebut lah yang kemudian mereka realisasikan dengan menyelenggarakan sebuah kongres paling bersejarah dalam dunia kepemudaan mahasiswa di tanah air. Yaitu Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928 yang kemudian menghasilkan sumpah pemuda yang sangat bersejarah untuk bangsa ini. 3. Angkatan ’45 ( Era Awal Pemerintahan Soekarno/Orde Asli ) Kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik, dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik.

Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik; dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Praktis, akibat kondisi yang vacuum tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi, bersama para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama.

Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah, berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh, adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945, yang menentukan kehidupan bangsa. Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok. 4. Angkatan ’66 ( Kejatuhan Pemerintahan Soekarno/Era awal Rezim Soeharto ) Pasca Kemerdekaan Indonesia ditahun 1945, gerakan-gerakan mahasiswa/ kaum muda tak pernah berhenti bahkan justru semakin menguat. Terbukti dari munculnya organisasi-organisasi mahasiswa di masing-masing kampus yang ada. Di era awal Kemerdekaan ini, banyak organisasi-organisasi mahasiswa yang sudah ada sejak zaman penjajahan kemudian terlahir kembali dengan terlebih dahulu mengalami penyatuan dengan organisasi-organisasi yang di pandang memiliki kesamaan terutama dalam landasan berfikir dan bergeraknya.

Pergerakan Mahasiswa Katholik Indonesia ( PMKRI ) yang berfungsi sebagai organisasi pembinaan dan organisasi perjuangan mahasiswa katolik di sahkan pada tahun 1947 setelah mengalami peleburan dengan beberapa organisasi katholik lainnya, setelah itu terbentuk organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga merupakan hasil peleburan dengan organisasi-organisasi islam sebelumnya, kemudian terbentuk pula Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang didirikan melalui kongres mahasiswa di Malang. Memasuki tahun 1950, kemudian terbentuklah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI ) mengusung spirit Kristiani dan juga embrio-embrionya sudah ada sejak zaman penjajahan, pada tahun 1954 kemudian lewat proses fusi beberapa organisasi, lahirlah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GmnI ) dengan mengusung Ideologi Marhaenisme, ajaran Soekarno.

Kemudian lahir pula Gerakan Mahasiswa Sosialis ( GemSos ) yang berfaham Sosialis sementara pada tahun 1956 lahirlah Central-Gerakan Mahasiswa Indonesia ( C-GMI ) yang berfaham Komunis dan di tahun 1960 lahirlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) yang bercorak Nahdatul Ulama.

Di antara organisasi mahasiswa pada masa itu, GmnI dan CGMI lebih menonjol dengan PNI dan PKI yang tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI dan GmnI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha memengaruhi PPMI, kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Konggres V tahun 1961.

Pertarungan sengit antara Organisasi Nasionalis dan Komunis melawan organisasi yang berbasis Agamis pun semakin menguat belum lagi dengan upaya dari ABRI yang dengan perlahan mendekati kelompok agamis guna merontokkan PKI yang merupakan basis pendukung Soekarno setelah PNI. Hal itu kemudian berujung pada meletusnya Gerakan 30 September 1966 atau yang disebut Bung Karno Gestok. Peristiwa tersebut menurut tafsiran Rezim Soeharto adalah upaya kudeta yang hendak dilakukan oleh PKI namun berhasil digagalkan sementara banyak yang berpendapat hal itu adalah rekaya dari Amerika untuk menghancurkan pengaruh Komunisme serta menggulingkan pemerintahan Soekarno yang terkenal anti terhadap Amerika dkk ( Nekolim ).

Tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni PMKRI, HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI) terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ( KAMI ). Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan. Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan Aksi tersebut dibantu dengan Militer ( Angkatan Darat ) yang kemudian melancarkan aksi berupa demonstrasi serta terror kepada pemerintahan Soekarno dan Organisasi-organisasi pendukungnya. Praktis GmnI serta C-GMI menjadi sorotan utama mereka, penangkapan hingga penahanan terhadap pimpinan-pimpinan 2 organisasi tersebut pun dilakukan. Tak hanya itu, gerakan-gerakan mahasiswa/gerakan pemuda pun terlibat dalam aksi pemusnahan simpatisan ( masyarakat yang di cap komunis ) diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Aksi-aksi yang terus dilakukan pun menjadi salah satu gelombang yang menggulung pemerintahan Soekarno.

Lewat surat “misteri” Perintah Sebelas Maret ( SUPERSEAMAR ) Pemerintahan Soekarno perlahan mulai dilucuti dan pada akhirnya 1 Juli 1966, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Naiknya Soeharto menjadi Presiden menjadi angin segar bagi para tokoh-tokoh mahasiswa angkatan 66 yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru.

Cosmas Batubara (Eks Ketua Presidium KAMI Pusat), Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi ketiganya dari PMKRI, Akbar Tanjung dari HMI dll pun berada dalam lingkaran pemerintahan Rezim Soeharto. 5. Angkatan 74 ( Era kebangkitan Perlawanan Terhadap Rezim ) Ditahun-tahun ini, ada perbedaan dalam karakter berjuang Gerakan Mahasiswa dengan pendahulu-pendahulu mereka. jika angkatan 66 disokong oleh kekuatan militer, angkatan 74 justru berhadapan dengan militer. Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru, seperti: • Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang. • Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut. Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan “Mahasiswa Menggugat” yang dimotori Arif Budiman yang merupakan Kakak dari Soe Hok Gie, salah satu aktivis angkatan 66.

Berbagai borok pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD. Muncul berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, mereka mendorang munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan.

terus berlanjut. Tahun 1972, dengan isu harga beras naik, berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Kedatangan Ketuaa Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing.

Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. 6. Angkatan 77/78 ( Era NKK/BKK ) Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus. Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala massif. Pada sekitra Juli 1977, Pemerintah mencoba untuk mendekati mahasiswa, Tim Dialog Pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi pun dibentuk. Namun, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Hal itu kemudian berimbas pada pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal.

Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia. Setelah gerakan mahasiswa 1978, praktis tidak ada gerakan besar yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun akibat diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah secara paksa. Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Dooed Yusuf dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik. Menyusul pemberlakuan konsep NKK, pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK. Berdasarkan SK menteri P&K No.037/U/1979kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengijinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF).

Namun hal yang terpenting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan. Dengan konsep NKK/BKK inilah kemudian muncul “stempel” organisasi intra ( internal ) dan ekstra ( eksternal ) kampus yang tentu saja gunanya memecah konsentrasi gerakan mahasiswa dengan mencoba menyibukkan mahasiswa dengan aktivitas yang tidak bersentuhan dengan rakyat. Di awal-awal tahun 80-an muncul kelompok-kelompok studi sebagai alternatif terhadap suasana birokratis dan apolitis wadah intra kampus. Dalam perkembangannya eksistensi kelompok ini mulai digeser oleh kehadiran wadah-wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh subur pula sebagai alternatif gerakan mahasiswa. 7. Angkatan 98 ( Detik-detik tumbangnya Soeharto/Era Reformasi ) Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).

Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Namun tetap saja PUOK ini bertujuan mengekang aktivitas Gerakan Mahasiswa, bahkan cenderung lebih tersistematis hingga mahasiswa benar-benar nyaris tidak memiliki waktu untuk melebur bersama rakyat karena disibukkan dengan kegiatan kampus mereka. Krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 pun menjadi momen bagi Gerakan Mahasiswa untuk kembali muncul. Kelompok-kelompok diskusi ataupun organisasi-organisasi yang selama ini “bersembunyi” mulai memberanikan diri untuk tampil. Namun para analis asing kerap menyoroti percepatan gerakan pro-demokrasi pasca Peristiwa 27 Juli 1996 Peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Peristiwa Kudatuli ( KERUSUHAN DUA PULUH TUJUH JULI) adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI yang memang sudah gerah dengan tindak-tanduk Megawati bersama dengan aktvis gerakan mahasiswa yang secara terang-terangan mengecam pemerintahan rezim Soeharto. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Budiman Sudjatmiko ( aktivis Partai Rakyat Demokratik ) mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara sementara yang lain banyak yang bersembunyi menghindari pengejaran militer. Ditahun-tahun itulah kemudian harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998 terjadilah penculikan kepada para aktivis aktivis pro-demokrasi yang terjadi Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka.

Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul. Selama periode 1997/1998, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah: 1. Desmond Junaidi Mahesa, diculik di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, Jakarta, 4 Februari 1998 2. Haryanto Taslam , 3. Pius Lustrilanang, diculik di panpan RSCM, 2 Februari 1998 [ 4. Faisol Reza, diculik di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998 5. Rahardjo Walujo Djati, diculik di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998 6. Nezar Patria, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998 7. Aan Rusdianto, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998 8. Mugianto, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998 9. Andi Arief, diculik di Lampung, 28 Maret 1998 Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa ; 

1. Petrus Bima Anugrah (mahasiswa Unair dan STF Driyakara, aktivis SMID. Hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998) [14] 2. Herman Hendrawan (mahasiswa Unair, hilang setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998) [15] 3. Suyat (aktivis SMID. Dia hilang di Solo pada 12 Februari 1998) 4. Wiji Thukul (penyair, aktivis JAKER. Dia hilang diJakarta pada 10 Januari 1998) 5. Yani Afri (sopir, pendukung PDI Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam Pemilu 1997, sempat ditahan di Makodim Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 26 april 1997) 6. Sonny (sopir, teman Yani Afri, pendukung PDI Megawati. Hilang diJakarta pada 26 April 1997) 7. Dedi Hamdun (pengusaha, aktif di PPP dan dalam kampanye 1997 Mega-Bintang. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997) 8. Noval Al Katiri (pengusaha, teman Deddy Hamdun, aktivis PPP. Dia hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997) 9. Ismail (sopir Deddy Hamdun. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997) 10. Ucok Mundandar Siahaan (mahasiswa Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta) 11. Hendra Hambali (siswa SMU, raib saat kerusuhan di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998) 12. Yadin Muhidin (alumnus Sekolah Pelayaran, sempat ditahan Polres Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 14 Mei 1998) 13. Abdun Nasser (kontraktor, hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998, Jakarta) Mugiyanto, Nezar Patria, Aan Rusdianto (korban yang dilepaskan) tinggal satu rumah di rusun Klender bersama Bimo Petrus (korban yang masih hilang). Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati (korban yang dilepaskan), dan Herman Hendrawan (korban yang masih hilang) diculik setelah ketiganya menghadiri konferensi pers KNPD di YLBHI pada 12 Maret 1998. Hari demi hari demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti: • Adili Soeharto dan kroni-kroninya, • Laksanakan amandemen UUD 1945, • Hapuskan Dwi Fungsi ABRI, • Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, • Tegakkan supremasi hukum, • Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN Gedung parlemen, yaitu Gedung Nusantara dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Dalam gerakan mahasiswa pada tahun 1998, Forum Kota bersama FKSMJ tercatat oleh sejarah sebagai organ gerakan mahasiswa pertama yang memasuki Gedung DPR/MPR pada tanggal 18 Mei 1998. pada awalnya Forkot beranggotakan 16 kampus yang memilki akar sejarah pergerakan mahasiswa seperti UKI (Universitas Kristen Indonesia), IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta), IAIN Syarif Hidayatullah, Unas (Universitas Nasional), ISTN (Institut Sains dan Teknologi Nasional), Atmajaya, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Jayabaya dan lain sebagainya. Kemudian jumlah itu sempat membengkak menjadi 70-an lebih kampus. Forum Kota sendiri dibentuk untuk menyatukan Gerakan yang ada dikampus-kampus seputar Jakarta, dengan Adian Napitupulu sebagai salah satu pengagasnya. Ditahun ini pula lahir salah satu organisasi mahasiswa bernama KAMMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ) yang berbasis mahasiswa Muslim dengan mengambil momentum pada pelaksanaan Forum Silahturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) X se-Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Acara ini dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus (PTN-PTS) diseluruh Indonesia . Jumlah peserta keseluruhan kurang lebih 200 orang yang notabenenya adalah mahasiswa yang aktif di lembaga dakwah kampus. Fahry Hamzah ( Politikus Partai Keadilan Sejahtera ) terpilih menjadi Ketua Umum pertama. Selanjutnya didalam Gerakan 1998 yang menuntut reformasi dan dihapuskannya “KKN” (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999. Dalam peristiwa-perisitiwa inilah beberapa nama mahasiswa pun tercatat menjadi korban hingga kehilangan nyawa. 8. Angkatan Pasca Reformasi ( Era Demokrasi ) Ditahun-tahun pasca reformasi, Gerakan mahasiswa bisa dikatakan kehilangan daya juang mereka. hingga saaat ini 16 tahun pasca Gerakan 1998 bergulir, tidak ada gerakan mahasiswa yang bisa dikatakan massif terjadi. Selain dari gagalnya agenda reformasi yang banyak diakui oleh para aktivis reformasi, agenda reformasi pun digagalkan oleh kemunculan reformis-reformis gadungan. Selain itu tak sedikit pula Aktivis era 74, 76/77 hingga 98 justru seakan kehilangan idealismenya ketika bersepakat untuk ikut dalam politik transaksional yang menyengsarakan rakyat dan tak tangggung-tanggung stempel “ mantan aktivis “ pun seolah menjadikan mereka komoditas unggul dalam pasar partai politik. 

Era kebebasan yang didapatkan setelah Selama 32 tahun terkungkung dalam baying kekejaman rezim Soeharto pun seakan terlewati begitu saja. Gerakan-gerakan mahasiswa justru tidak memaknai kebebasan tersebut sebagai alat untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan, sebaliknya organisasi-organisasi mahasiswa justru seakan dinina bobokan dengan kebebasan tersebut. Bisa dikatakan hingga kini dari sekian banyaknya organisasi mahasiswa yang ada, tak banyak yang masih berada di jalur yang semestinya, dimana tetap berada dalam barisan rakyat. belum terhapusnya pola berfikir peninggalan Rezim Soeharto ( organisasi internal dan eksternal kampus ) dan diperparah dengan tida adanya upaya untuk duduk bersama dan bergerak bersama ditengah lingkaran rakyat semakin menambah kemunduran gerakan. Hal itulah yang seharusnya menjadi PR untuk diselesaikan bersama saat ini, bahwa tak ada yang membedakan antara Internal dan eksternal karena mereka memiliki tangggung jawab yang sama yakni bagaimana menegakkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Dari sedikit catatan-catatan gerakan pemuda/Mahasiswa diatas, sudah semestinya kita kembali untuk memulai merubah pola berfikir serta berjuang kita. Pola fikir yang cenderung reformis, kompromi terhadap hal-hal yang justru kita tahu menyengsarakan rakyat, pola berfikir yang birokratis, elitis, kariris ataupun oportunis itu pun harus dihilangkan. Selain itu pula, kita sudah seharusnya semakinmendekatkan diri kepada rakyat, apalagi kita percaya bahwa perubahan hanya bisa terjadi dengan kekuatan perjuangan bersama rakyat. Dan yang menjadi tugas yang tak kalah pentingnya adalah menyingkirkan pola berfikir peninggalan rezim Soeharto yang mengkotak-kotakkan yang memisahkan antara gerakan rakyat dengan gerakan mahasiswa, yang memisahkan atau memberikan identitas adanya organisasi internal maupun eksternal, karena tak ada gunanya lagi kita meributkan hal itu, memperdebatkan hal yang sama sekali tidak akan merubah kehidupan atau keberlangsungan berbangsa-bernegara. Bahkan sudah saatnya organisasi-organisasi ataupun Lembaga-lembaga Mahasiswa untuk saling melingkar bersama, berdiskusi serta bergerak bersama-sama untuk melanjutkan cita-cita para kemerdekaan, Membangun suatu tatanan dunia, dimana semua manusia hidup bergandengan tangan, tanpa penindasan bangsa atas bangsa, tanpa penghisapan manusia atas manusia. 888 Tulisan ini terutama dipersembahkan kepada seluruh kawan-kawan gerakan, semoga bermanfaat. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.

—Diambil dari berbagai sumber—